Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulsel, Andi Darmawan Bintang. (Dok: Ist)KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengakui skema kerja sama distribusi pangan antar daerah di Sulsel belum berjalan optimal. Padahal mekanisme tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi jelang Iduladha 2026.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulsel, Andi Darmawan Bintang, mengatakan mekanisme distribusi pangan lintas daerah sebenarnya telah disiapkan melalui koordinasi TPID.
“Sebenarnya kan inflasi ini satu daerah kekurangan satu komoditas, yang lain lebih. Tentu dalam pembicaraan karena kita sudah membentuk grup, hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan itu sudah dikerjasamakan,” ujarnya usai mengikuti High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), belum lama ini.
Menurut Darmawan, konsep kerja sama itu bertujuan mempercepat distribusi komoditas dari daerah surplus menuju wilayah yang mengalami kekurangan stok. Langkah tersebut diharapkan mampu menahan lonjakan harga pangan di daerah tertentu.
Namun berdasarkan hasil evaluasi TPID, implementasi kerja sama antar daerah (KAD) tersebut belum berjalan signifikan. Sejauh ini baru beberapa daerah yang mulai menerapkan pola distribusi lintas wilayah.
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan mencatat, saat ini terdapat 9 KAD di Sulsel yang implementasinya secara umum telah realisasi meski dalam jumlah terbatas, baik pengiriman maupun perolehan pasokan.
Pada evaluasi pelaksanaan KAD tahun 2025–2026, tercatat sejumlah kerja sama yang sudah berjalan dan menunjukkan realisasi distribusi komoditas tertentu. Kerja sama antara Banjarmasin dan Sidrap misalnya telah merealisasikan pengiriman telur. Begitu pula kerja sama Sidrap dan Tarakan yang juga telah melakukan pengiriman telur sebagai bagian dari distribusi pasokan antardaerah.
Kemudian, kerja sama Enrekang dan Tarakan tercatat sudah merealisasikan pengiriman komoditas hortikultura. Kerja sama lainnya yang telah berjalan ialah Pinrang dan Nunukan, serta Pinrang dan Tarakan. Kedua kerja sama tersebut sudah merealisasikan perolehan pasokan rumput laut.
Sementara itu, kerja sama antara Sidrap dan Tomohon pada tahun 2026 juga telah mencatat realisasi pengiriman beras. Kerja sama ini menjadi salah satu contoh distribusi komoditas strategis lintas provinsi yang mulai aktif dilakukan untuk menjaga keseimbangan stok
Di sisi lain, juga tercatat sejumlah kerja sama belum terealisasi. Kerja sama antara Banjarmasin dan Enrekang misalnya, hingga evaluasi dilakukan masih berstatus belum ada realisasi. Kondisi serupa juga terjadi pada kerja sama regional Bone–Soppeng–Wajo–Sinjai yang belum menunjukkan implementasi distribusi komoditas.
Selain itu, kerja sama baru antara Takalar, Gowa, Makassar, dan Maros yang masuk agenda tahun 2026 juga masih belum terealisasi. Padahal, kawasan Mamminasata tersebut merupakan salah satu pusat konsumsi terbesar di Sulawesi Selatan yang sangat membutuhkan integrasi distribusi pangan lintas daerah.
“Hasilnya evaluasinya belum berjalan. Ada empat daerah disebutkan, meskipun yang daerah lain seperti Tarakan kan ada,” jelasnya.
Darmawan menjelaskan, Pemprov Sulsel tetap mendorong pemerintah kabupaten/kota memperkuat perdagangan antar daerah sebagai langkah antisipasi ketika terjadi gangguan pasokan. Skema ini dianggap penting terutama menjelang hari besar keagamaan yang biasanya memicu peningkatan permintaan bahan pokok.
“Kita dorong agar supaya bisa stabil. Tetapi kalau daerah merasa bahwa mereka cukup bisa mempertahankan, ya enggak masalah,” lanjutnya.
Selain persoalan distribusi, pemerintah juga mulai mewaspadai hambatan transportasi yang berpotensi memengaruhi kelancaran pasokan pangan. Perbaikan jalan di sejumlah wilayah disebut dapat memperlambat pengiriman komoditas hortikultura yang mudah rusak.
Meski kerja sama distribusi pangan belum berjalan maksimal, Pemprov Sulsel memastikan kondisi inflasi daerah masih relatif terkendali. Pemerintah optimistis stabilitas harga pangan menjelang Iduladha tetap dapat dijaga melalui penguatan koordinasi lintas daerah.
