5 hours ago
3
Padang, Klikpositif – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Tim Penetapan Batas Daerah memfasilitasi pembahasan penetapan batas wilayah antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Nagari Bukik Kanduang dan Nagari Simawang.
Pemerintah Kabupaten Solok dihadiri langsung Bupati Jon Firman Pandu, sementara dari Tanah Datar juga dihadiri Bupati Eka Putra. Pembahasan dilangsungkan di Istana Kantor Gubernur Sumatera Barat, Padang, Senin (6/7/2026).
Fasilitasi Pemerintah Provinsi tersebut untuk mengurai sengkarut persoalan batas administratif antara Nagari Bukik Kanduang Kabupaten Solok dan Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar. Persoalan batas daerah kerap memicu perselisihan antara masyarakat kedua nagari.
Dalam pembahasan, Pemerintah Kabupaten Solok tetap mengusulkan penetapan batas wilayah sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Nomor 03/BAD I/X/2021 tanggal 1 Oktober tahun 2021.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengusulkan penarikan batas wilayah sesuai dengan usulan perubahan yang tertuang dalam surat tanggal 10 Mei 2021 yang diajukan langsung kepada Menteri Dalam Negeri.
Baca Juga
Setelah dilakukan pembahasan, kedua pemerintah daerah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian permasalahan penetapan batas wilayah tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri. Kesepakatan tersebut akan disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung berdasarkan aspek sosiologis, historis, yuridis, geografis, pemerintahan, serta aspek lain yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan dalam proses penetapan batas daerah.
Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen mengikuti seluruh mekanisme yang telah diatur pemerintah pusat serta mendukung penyelesaian batas wilayah secara objektif, berdasarkan data, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan proses penetapan batas wilayah antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar dapat segera memperoleh keputusan yang memberikan kepastian hukum serta mendukung tertib administrasi pemerintahan di kedua daerah.
