Penerapan IYB buka peluang strategis dukung keseimbangan pertumbuhan ekonomi pertanian hingga akses terhadap insentif fiskal, non-fiskal dan investasi hijau (Dok: Ist)
KabarMakassar.com — Berdasarkan hasil penilaian awal Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) diungkapkan bahwa kabupaten-kabupaten di Sulawesi Selatan dapat mencontoh Bone dalam tata kelola perkebunan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Hasil Uji Coba IYB yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Landscape Alliance (nama operasional CIFOR dan ICRAF) di Makassar pada Selasa (14/07).
Tercatat, jika IYB merupakan sistem penilaian nasional yang dikembangkan Kementerian PPN/Bappenas untuk mengukur capaian keberlanjutan di tingkat kabupaten, dengan fokus awal pada sektor perkebunan.
Dalam penilaian itu mencakup tiga dimensi, yaitu lingkungan, sosial-ekonomi, dan tata kelola, yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk grade, dari Grade D yakni perlu perhatian khusus hingga Grade A yang berarti sangat baik.
Pihak Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulsel, Andi Ambaru Keteng, menuturkan, jika dalam penilaian ini, Bone mencatatkan skor yang mendekati Grade B (baik).
“Sementara rerata kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan masih berada pada Grade C, berarti tata kelola yang dinilai sudah cukup meski masih ada ruang untuk diperkuat,” terangnya.
Dalam perumusan IYB secara nasional, Landscape Alliance menjadi bagian dari tim teknis yang mendukung pengembangan metodologi, mulai dari perancangan indikator hingga sistem pengelolaan data, sebagai bagian dari proyek riset-aksi Land4Lives yang dilaksanakan atas dukungan Pemerintah Kanada.
“Penerapan IYB mampu membuka sejumlah peluang strategis antara lain mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi pertanian dan kelestarian lingkungan, serta membuka akses terhadap insentif fiskal maupun non-fiskal dan investasi hijau dari lembaga pembangunan internasional,” jelasnya.
Adapun bagi petani, yurisdiksi yang terbukti berkelanjutan berpotensi membuka akses pasar global yang mensyaratkan komoditas bebas deforestasi tanpa membebankan biaya sertifikasi secara individu kepada masing-masing petani.
“Sebagai kabupaten dengan tiga komoditas utama, yaitu kelapa, kakao, dan kopi, Bone punya peran strategis dalam rantai pasok komoditas berkelanjutan di Provinsi Sulsel,” katanya.
Karena itulah Kabupaten Bone terpilih sebagai salah satu dari empat daerah uji coba penerapan IYB di Indonesia, bersama Kabupaten Kutai Timur, Sigi, dan Muara Enim.
Kepala Bidang (Kabid) Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Bone, Akifah Aksa, mengatakan, bahwa, Pemerintah Kabupaten Bone bersama pemangku kepentingan lokal terlibat secara aktif dalam mengontekstualisasikan indikator-indikator IYB.
“Sehingga penilaian yang dilakukan relevan dengan karakteristik dan kondisi riil di lapangan. Proses ini melahirkan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) tingkat yurisdiksi, sebagai salah satu yang pertama di Sulawesi Selatan, yang disosialisasikan dalam kegiatan ini,” jelasnya.
Tak hanya itu, selain menyampaikan hasil penilaian, para pemangku kepentingan di Kabupaten Bone turut merumuskan sejumlah aksi prioritas untuk memperkuat performa pada indikator-indikator yang masih perlu ditingkatkan, sebagai tindak lanjut atas hasil sosialisasi ini.
IYB diproyeksikan turut diterapkan pada 514 kabupaten/kota di Indonesia, sekaligus terbuka untuk diperluas ke sektor-sektor lain di luar perkebunan.
Untuk Bone, tantangan berikutnya adalah memastikan hasil penilaian ini tidak berhenti di angka, melainkan menjadi dasar bagi langkah nyata di lapangan.
