9 hours ago
3
KLIKPOPSITIF- Guru Besar Teknik Industri dan Ekonomi Universitas Andalas (Unand), Prof. Rika Ampuh Hadiguna, menilai proses pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pascabencana di Sumatera Barat (Sumbar) masih berjalan lambat. Ia menilai alokasi anggaran untuk sektor tersebut belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
Menurut Prof. Rika, dari perspektif manajemen risiko bencana, pemulihan pertanian dan perkebunan belum optimal. Dua persoalan utama yang menjadi perhatian ialah ketimpangan alokasi anggaran dan rendahnya daya serap program di lapangan.
Ia menjelaskan, tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp2,6 triliun dari pemerintah pusat lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat di daerah terdampak dinilai belum mendapat perhatian yang memadai.
“Perbaikan infrastruktur memang penting sebagai penunjang konektivitas. Namun, pertanian dan perkebunan merupakan penggerak utama ekonomi masyarakat di daerah terdampak seperti Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman,” ungkapnya, Selasa (28/7/2026).
Ia mengatakan, petani yang kehilangan lahan akibat tertimbun lumpur maupun galodo membutuhkan bantuan langsung berupa pemulihan lapisan tanah, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga dukungan modal kerja. Jika anggaran lebih banyak difokuskan pada pembangunan fisik, pemulihan kapasitas produksi masyarakat akan berlangsung lebih lama.
Selain itu, Prof. Rika juga menyoroti lambatnya penyerapan anggaran. Menurutnya, meski dana telah masuk ke kas daerah, proses perubahan APBD dan kehati-hatian administrasi di tingkat organisasi perangkat daerah membuat bantuan kepada petani terlambat disalurkan.
“Keterlambatan pencairan anggaran di sektor pertanian berisiko menyebabkan petani kehilangan musim tanam, sehingga kerugian ekonomi rumah tangga tani semakin besar,” terangnya.
Ia mengakui rehabilitasi jaringan irigasi dan jalan usaha tani merupakan program yang penting. Namun, dari sisi waktu pelaksanaan, langkah tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pemulihan ekonomi masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat.
Sebagai solusi, Prof. Rika mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota segera melakukan penyesuaian anggaran agar dana yang tersedia dapat segera diwujudkan dalam bentuk bantuan benih, pupuk, dan alsintan.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi Sumbar lebih agresif mengakses alokasi APBN melalui Kementerian Pertanian untuk menutup kekurangan pembiayaan daerah. Selain itu, pemulihan lahan dan jaringan irigasi desa disarankan menggunakan skema padat karya tunai agar dana pemulihan langsung memberikan manfaat ekonomi bagi petani terdampak.
Sebelumnya, dalam rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 bersama pemerintah kabupaten/kota se-Sumbar di Auditorium Gubernur Sumbar, terungkap realisasi penggunaan tambahan TKD untuk pemulihan pascabencana baru mencapai 7,8 persen, meski dana sekitar Rp2,6 triliun telah disalurkan pemerintah pusat ke rekening kas pemerintah daerah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, mengatakan seluruh tambahan TKD untuk Sumbar telah masuk ke kas daerah sejak Maret dan April 2026.
“TKD tambahan ini sudah disalurkan seluruhnya ke kas daerah, khususnya kabupaten, kota, dan Provinsi Sumatera Barat,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengoptimalkan pemanfaatan dana tersebut agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
