5 hours ago
3
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM dipimpin Bahlil Lahadalia menjadi pembicaraan karena adanya masalah tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Isu itu mencuat pada awal Juni 2025 setelah adanya laporan soal tambang nikel di kawasan konservasi tersebut. Masyarakat khawatir tambang nikel akan merusak ekosistem kawasan tersebut, apalagi keindahan alam dan keanekaragaman hayati di sana menjadi daya tarik wisata.
ESDM telah menurunkan tim inspektur tambang untuk melakukan evaluasi teknis terhadap seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat, Papua Barat, dan hasilnya akan menjadi dasar kebijakan dan keputusan selanjutnya.
BACA JUGA: Sutradara Australia Ini Terkesan dengan Penonton Film di Jogja
“Saya datang ke sini [Raja Ampat] untuk melihat langsung situasi di lapangan dan mendengarkan masyarakat. Hasilnya akan diverifikasi dan dianalisis oleh tim inspektur tambang," kata Bahlil, Minggu (8/6/2025).
Sekadar untuk diketahui, terdapat lima perusahaan tambang yang memiliki izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat. Adapun, 2 perusahaan memperoleh izin dari Pemerintah Pusat, yaitu PT Gag Nikel dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin Operasi Produksi sejak tahun 2013.
Adapun, 3 perusahaan lainnya memperoleh izin dari Pemerintah Daerah (Bupati Raja Ampat), yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dengan IUP diterbitkan pada tahun 2013, PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan IUP diterbitkan pada 2013, dan PT Nurham dengan IUP diterbitkan pada tahun 2025.
Pada dasarnya, tugas Bahlil di Kementerian ESDM meliputi perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pagu anggaran senilai Rp3,9 triliun untuk 2025 kepada Kementerian ESDM.
Angka tersebut belum termasuk pemangkasan atau efisiensi yang terjadi pada awal tahun untuk kementerian ini senilai Rp1,66 triliun. Alhasil hanya tersisa anggaran Rp2,24 triliun. Anggaran untuk tahun ini juga tercatat lebih rendah dari 2024 yang mencapai Rp6,8 triliun dan tanpa efisiensi.
BACA JUGA: Kemenhut Siapkan Langkah Hukum untuk Kasus Tambang di Raja Ampat
Pada tahun ini, jatah anggatan terbanyak kementerian ini berada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Rp617,9 miliar, diikuti Direktorat Jenderal Energi baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rp566,99 miliar dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi senilai Rp566,68 miliar.
Mengacu dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) 2026, pagu indikatif untuk kementerian Bahlil ini melonjak ke angka Rp8,12 triliun untuk tahun depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
