1 hour ago
3
Harianjogja.com, JAKARTA— Pemerintah tengah menyiapkan program rekening bank gratis bagi masyarakat dengan saldo awal Rp50.000. Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 200 juta penduduk dan pembukaannya dirancang dilakukan secara otomatis menggunakan data kependudukan.
Lantas, bagaimana cara mendapatkan rekening gratis pemerintah tersebut?
Untuk sementara, masyarakat belum perlu mendaftarkan diri secara langsung ke bank. Pemerintah merancang rekening dibuka secara otomatis dengan memanfaatkan data kependudukan dan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Bank yang disiapkan sebagai pengelola awal rekening tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI.
Rekening Dibuat Otomatis
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Rekening tersebut nantinya direncanakan dibuat bersamaan dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketika masyarakat memasuki usia 17 tahun.
Namun, pemerintah juga membahas pemanfaatan rekening bagi penduduk yang sudah memiliki rekening maupun warga yang belum memiliki rekening. Airlangga sebelumnya menyebut rekening masyarakat akan dikonsolidasikan untuk berbagai program pemerintah.
Dengan demikian, skema yang tengah disiapkan tidak semata-mata berkaitan dengan warga yang baru berusia 17 tahun. Pemerintah juga membahas pemadanan data untuk mengetahui masyarakat yang belum memiliki rekening.
Saldo Awal Rp50.000
Program rekening gratis tersebut akan disertai saldo awal Rp50.000. Airlangga mengatakan dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan target sekitar 200 juta penduduk, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp11 triliun. Namun, besaran anggaran tersebut masih berupa perkiraan dan belum menjadi angka final. (Bisnis.com)
Saat masih menjabat Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa juga pernah mengungkapkan bahwa pemerintah tengah membahas integrasi sejumlah data untuk memverifikasi penduduk yang telah berusia lebih dari 18 tahun dan belum mempunyai rekening.
Dalam pembahasan tersebut, Purbaya menyebut besaran dana yang kemungkinan diberikan berkisar Rp50.000—80.000 untuk bansos.
"Bansos pertama dikasih mungkin Rp50.000—80.000, Ada juga kemungkinan nanti setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya,” tuturnya dalam taklimat Media satu tahun sebagai Menkeu, Rabu (9/9/2026).
Rekening Tidak Dipotong Biaya Bulanan
Pemerintah juga menyiapkan aturan khusus agar saldo awal yang diberikan tidak habis untuk membayar biaya administrasi rekening.
Airlangga mengatakan rekening tersebut nantinya tidak boleh dikenai biaya bulanan. Ketentuan mengenai hal tersebut akan disusun dengan melibatkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini enggak boleh disedot [tidak ada biaya bulanan]," bebernya dalam acara Simposium IAEI di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (9/9/2026).
Airlangga juga sebelumnya menyatakan saldo awal Rp50.000 tersebut dapat ditarik oleh pemilik rekening.
Apa Syarat Mendapat Rekening Gratis?
Pemerintah belum merinci secara resmi seluruh persyaratan dan mekanisme pembukaan rekening. Namun, secara umum, salah satu sasaran utama program adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memasuki usia 17 tahun dan memiliki KTP.
Data kependudukan nantinya akan digunakan sebagai basis pembukaan rekening. Pemerintah juga merancang pemadanan data dengan sistem yang berkaitan dengan perbankan dan pembayaran.
Karena mekanisme pendaftaran belum diumumkan secara resmi, masyarakat untuk sementara tidak perlu datang ke kantor cabang BRI maupun BSI untuk mengajukan rekening tersebut.
Artinya, apabila program berjalan sesuai skema yang sedang disiapkan, masyarakat akan memperoleh rekening melalui proses otomatis berdasarkan data pemerintah, bukan melalui pendaftaran mandiri.
BRI dan BSI Jadi Bank Pengelola Awal
BRI dan BSI dipilih sebagai bank penyedia rekening perdana dalam tahap awal. Airlangga menjelaskan kedua bank tersebut merupakan bagian dari Himpunan Bank Negara (Himbara) dan memiliki segmen ritel.
Kedua bank tersebut nantinya mendukung pembukaan rekening bagi masyarakat secara luas. Khusus untuk Aceh, pembukaan rekening akan dilakukan melalui BSI.
Program ini juga diarahkan untuk memperluas penggunaan transaksi digital. Rekening masyarakat dapat digunakan dalam ekosistem pembayaran seperti QRIS sekaligus menjadi sarana penyaluran bantuan sosial.
Pemerintah berharap bantuan dapat disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima sehingga akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas.
Kapan Rekening Gratis Mulai Dibagikan?
Jadwal pelaksanaan rekening gratis tersebut belum ditetapkan secara final.
Airlangga sebelumnya mengatakan pemerintah menargetkan implementasi dapat dimulai sebelum akhir 2026. Sebelum pelaksanaan, pemerintah masih harus membahas aspek teknis bersama BI dan OJK, menyiapkan regulasi, memasukkan kebijakan ke dalam pembahasan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), serta menyusun tahapan pelaksanaan.
Pemerintah juga masih perlu menyelesaikan pemadanan data kependudukan dan data perbankan. Karena itu, masyarakat belum perlu melakukan pendaftaran secara mandiri.
Masyarakat Diminta Menunggu Informasi Resmi
Dengan skema otomatis tersebut, masyarakat cukup memastikan data kependudukan yang dimiliki sesuai dan menunggu informasi resmi dari pemerintah.
Belum adanya mekanisme pendaftaran resmi juga berarti masyarakat perlu berhati-hati terhadap pihak yang mengaku dapat membantu pembuatan rekening gratis pemerintah dengan meminta data pribadi.
Pemerintah sendiri masih menyiapkan aturan, mekanisme operasional, serta koordinasi antara Dukcapil, BI, OJK, BRI dan BSI sebelum program tersebut dilaksanakan secara bertahap.
Jadi, untuk saat ini cara mendapatkan rekening gratis pemerintah bukan dengan datang ke BRI atau BSI untuk mendaftar. Rekening dirancang dibuka secara otomatis berdasarkan data kependudukan, sementara masyarakat masih harus menunggu pengumuman resmi mengenai waktu dan mekanisme pelaksanaannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
