1 day ago
9
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah bakal menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras sebesar 10 kilogram (kg) di wilayah-wilayah dengan inflasi yang dipicu oleh komoditas beras. Menurut Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bansos beras masuk dalam paket stimulus ekonomi pemerintah Juni-Juli, sejalan dengan semangat pemerataan.
“Kami pakai stok (beras) ini. Ini agar harga di tingkat petani tidak tertekan,”kata Mentan Amran saat ditemui di Kantor Kementan RI Jakarta, Selasa (3/6/2025).
Ia menjelaskan, pemerintah nantinya bakal mengeluarkan stok prioritas ke beberapa daerah prioritas. “Pertama adalah pada daerah bukan penghasil padi, dan kedua adalah (untuk) daerah yang harganya (beras) sudah tinggi, dan ketiga adalah daerah kota,” kata Amran.
“Jadi, semua nyaman. Konsumen nyaman, petaninya tersenyum,” ujarnya. Lebih lanjut, Mentan Amran menilai hal ini juga merupakan upaya pemerintah untuk mengendalikan harga beras di pasar.
“Karena daerah yang terjadi inflasi (beras) kami intervensi di situ. Tapi yang daerah rendah, jangan, nanti terpuruk,” ujar Mentan.
Sebelumnya pada Senin (2/6/2025), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemberian paket insentif dan stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional tetap positif selama Juni-Juli.
Total anggaran stimulus terdiri atas Rp23,59 triliun dari APBN dan Rp850 miliar dari non-APBN. Sebanyak lima paket stimulus tersebut, antara lain diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Tambahan bansos akan diberikan kepada kelompok rentan dan miskin Rp200.000 serta 10 kg bantuan beras setiap bulan selama dua bulan kepada penerima sasaran kartu sembako, yaitu 18,3 juta penerima.
"Selain Rp200.000 per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan Juni ini, mereka akan dapatkan 10 kg bantuan beras gratis untuk dua bulan, akan dapat 20 kg beras. Total anggarannya disediakan adalah sebesar Rp11,93 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani. Adapun penyaluran bansos kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
