12 hours ago
6
PADANG, KLIKPOSITIF — Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Tim Peneliti SETARA Institute di Ruang VIP Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (22/7/2026). Pertemuan tersebut membahas hasil studi Indeks Kota Toleran (IKT) sekaligus berbagai langkah strategis untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan harmoni sosial di ibu kota Provinsi Sumatera Barat itu.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan dihadiri Koordinator Peneliti SETARA Institute Ikhsan Yosarie, Peneliti SETARA Institute Kasyfil Aziz, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Yasril, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Syahendri Barkah, Kepala Bagian Hukum Indra Jaya, Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Zul Asfi Lubis, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang Prof. Salmadanis, perwakilan Bappeda, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan keagamaan di Kota Padang.
Dalam kesempatan tersebut, Fadly Amran menegaskan bahwa Kota Padang merupakan daerah yang tumbuh dari keberagaman. Masyarakatnya berasal dari berbagai latar belakang etnis, mulai dari Minangkabau, Tionghoa, India, hingga beragam suku lain di Indonesia yang telah hidup berdampingan selama bertahun-tahun.
Menurut Fadly, kemajemukan tersebut merupakan modal sosial yang harus terus dijaga dan dirawat bersama. Ia mengakui bahwa dinamika kehidupan masyarakat yang beragam kerap memunculkan perbedaan pandangan dan potensi kesalahpahaman. Karena itu, pemerintah daerah memandang dialog dan mediasi sebagai instrumen penting untuk menjaga persatuan.
“Kota Padang mempunyai keberagaman. Banyak dinamika yang dapat menimbulkan miskomunikasi. Sebagai pemimpin, kita harus menciptakan kerukunan dan mengedepankan mediasi agar tidak terjadi pertikaian antar sesama,” ujar Fadly Amran.
Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Padang dalam memperkuat kohesi sosial, Fadly mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelar Padang Harmony Festival atau Padang Multi-etnis Festival. Kegiatan tersebut akan menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang.
Festival itu dirancang tidak hanya sebagai ajang perayaan kebudayaan, tetapi juga sebagai ruang perjumpaan antar warga dari berbagai latar belakang agama, etnis, dan budaya. Pemerintah Kota Padang berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat semangat persaudaraan sekaligus memperkenalkan wajah Padang sebagai kota yang terbuka dan inklusif.
“Kita berharap melalui event ini dapat menjadi salah satu branding bagi Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan citra Kota Padang sebagai kota yang toleran dan harmonis di Indonesia. Kita juga berharap Indeks Kota Toleran Kota Padang terus meningkat,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Peneliti SETARA Institute, Ikhsan Yosarie, menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan Kota Padang dalam membangun iklim toleransi, khususnya dalam satu hingga dua tahun terakhir. Menurutnya, terdapat perubahan positif yang terlihat dari komitmen pemerintah daerah dalam merawat hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat.
“Ada kemajuan yang menggembirakan di Kota Padang. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah memiliki komitmen yang jelas terhadap aspek toleransi. Keduanya beberapa kali menyampaikan pernyataan dan melakukan kunjungan kepada kelompok-kelompok minoritas. Hal seperti ini tidak banyak dilakukan oleh kota-kota lain,” ungkap Ikhsan.
Ia menjelaskan bahwa penilaian Indeks Kota Toleran tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah daerah semata, melainkan juga melibatkan seluruh elemen dalam ekosistem perkotaan, termasuk masyarakat sipil, organisasi keagamaan, akademisi, dan komunitas-komunitas lokal.
Karena itu, lanjut Ikhsan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam membangun kehidupan sosial yang inklusif dan saling menghargai.
“Kota Padang saat ini telah beranjak dari kelompok 10 kota dengan skor toleransi terendah. Kini Padang sudah berada pada zona skor 70-an atau zona berkembang. Ini menunjukkan adanya kemajuan yang perlu terus diperkuat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Padang yang dalam beberapa tahun terakhir terus berupaya memperkuat ruang dialog lintas agama dan budaya. Berbagai inisiatif, mulai dari forum komunikasi, kegiatan sosial bersama, hingga pelibatan tokoh masyarakat, dinilai menjadi bagian dari proses panjang dalam membangun kota yang lebih inklusif.
Di sisi lain, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Padang, Prof. Salmadanis, menekankan pentingnya menghadirkan regulasi yang bersifat inklusif sebagai fondasi dalam menjaga kerukunan masyarakat. Menurutnya, keberagaman agama, adat, budaya, dan ras harus ditempatkan sebagai kekuatan bersama yang memperkokoh kehidupan bermasyarakat.
“Melalui regulasi yang inklusif, kita ingin membangun kehidupan masyarakat yang menerima seluruh komunitas sebagai satu kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Kota Padang,” tutur Prof. Salmadanis.
Ia berharap kebijakan yang lahir ke depan mampu menjamin ruang yang setara bagi seluruh warga tanpa memandang latar belakang mereka. Dengan demikian, semangat toleransi tidak hanya hadir dalam wacana, tetapi juga terimplementasi dalam kebijakan dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Audiensi antara Pemerintah Kota Padang dan Tim Peneliti SETARA Institute tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk membangun kota yang damai, harmonis, dan menghargai keberagaman. Di tengah tantangan sosial yang terus berkembang, kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan warga dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan Padang sebagai kota yang inklusif dan semakin toleran di masa mendatang.
