Antrean Panjang Pengambilan PIN SPMB 2025 Tingkat SMP di Bantul Masih Terjadi

Harianjogja.com, BANTUL—Antrean orang tua atau wali murid yang akan mengambil pengambilan PIN untuk sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2025 tingkat SMP di Bantul masih terjadi pada hari kedua, Kamis (19/6/2025).

BACA JUGA: Pengambilan PIN SPMB 2025 Bisa Dilakukan di 10 Sekolah Terdekat

Bahkan, berdasarkan pantauan Harian Jogja, antrean kali ini lebih panjang dari hari pertama. Hal ini disebabkan karena, pengajuan akun dan aktivasi PIN boleh dilakukan di sekolah yang bukan menjadi pilihan siswa.

Seperti yang terjadi di SMPN 1 Banguntapan, Bantul. Ella salah satu wali murid ikut mengantre di SMPN 1 Banguntapan, Bantul dan mendapatkan nomor urut 414.

"Kemarin saya udah ke sini dapet antrean ke 300, eh hari ini malah dapat nomor 414 mas. Saya juga bingung, ini prosesnya kepanjangan. Bingungnya itu kita harus mengaktifkan token, harus pengajuan akun juga," katanya sambil menjunjukkan nomor antrean.

Dalam situasi ini, Kepala Sekolah SMPN 1 Banguntapan Harjana, mengatakan pihaknya telah menemukan sejumlah masalah teknis.

Ia bercerita kemarin ada salah satu wali murid dan siswa yang ingin masuk jalur afirmasi namun nama keluarga tersebut belum terdaftar sebagai penerima Bansos PKH, padahal mereka keluarga kurang mampu.

"Ada keluarga yang kurang mampu tapi tidak daftar jalur afirmasi karena nama keluarganya belum tercantum di Dinas Sosial. Ini jadi masalah juga, mereka harus lewat jalur lain. Tapi akhirnya mereka sudah lapor dan ada imbauan dari dinas kalau sudah ada surat kurang mampu tapi belum terdaftar di Dinsos, maka bisa melakukan entri data secara manual," ujar Harjana.

Selain itu SMPN 1 Banguntapan juga mengalami kendala teknis pada pemberkasaan Kartu Keluarga (KK).

Harjana menjelaskan banyak bermunculan KK baru yang pembuatannya belum genap setahun.

"Sama masalah KK ini jadi fokus kita juga, karena ada banyak KK baru yang belum genap satu tahun melakukan identifikasi lagi. Soalnya kan faktornya banyak, ada yang bercerai, ada yang orang tuanya meninggal dan harus tinggal sama si mbahnya dan beberapa hal lainnya."

"Alhasil kami harus melacak secara langsung agar tidak ada yang dirugikan. Para walid murid harus rajin ke posko aduan agar dapat solusi. Jadi semisal masalahnya KK datang dulu ke posko aduan Dikpora, jangan langsung ke Dukcapilnya. Nanti kalau ada rujukan dari posko baru ke Dukcapilnya," lanjutnya.

Terpisah, Kepala sekolah SMPN 3 Banguntapan Lies Arifah, melaporkan sekolah tempat bekerjanya itu hanya mengalami kendala teknis di antrean pendaftar.

"Untuk kendala teknis tidak banyak ya, tapi cuma antrean sama yang datang ini banyak banget jadi kita terpaksa yang harus tutup pelayan jam dua siang akhirnya kita tutup jam 3 sore," ucapnya.

"Tapi tetap kita layani karena kita cuma mengikuti juknis saja," tutup Lies.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News