Ilustrasi makan bergizi gratis (Dok: Ist)
KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menggalakkan percepatan program nasional.
Salah satunya yakni terkait Makan Bergizi Gratis, yang menjadi program unggulan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Untuk mendukung program tersebut maka Pemprov Sulsel melakukan pengajuan 92 titik lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Untuk diketahui, SPPG berfungsi sebagai dapur umum yang memproduksi makanan bergizi serta higienis.
Kendati demikian, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman mengungkapkan terdapat kendala terkait titik SPPG tersebut.
“Untuk titik SPPG ada syarat, harus ada disekitar kompleks per sekolahan dengan jumlah siswa sekitar tiga ribuan,” ujar Jufri di Kantor Gubernur Sulsel pada Senin (16/06).
Selain itu, jarak dari tempat pembuatan SPPG dengan daerah pelayanan tidak lebih dari 20 menit.
“Syarat itu tidak semudah yang kita bayangkan,” paparnya.
Jufri menilai, apabila di daerah pegunungan, maka jarak tempuh yang sesuai dengan persyaratan akan cukup sulit untuk di implementasikan.
“Misalkan daerah pegunungan. Satu gunung sama-sama satu kelurahan bukan 20 menit bisa dua hari perjalanan jalan kaki,” paparnya.
Meski pun terdapat opsi seperti menggunakan drone, kata Jufri, hal itu akan menelan biaya besar.
Pemerintah pusat sendiri meminta 72 titik lokasi lahan untuk SPPG, dengan 92 titik yang diajukan maka Sulsel melebih target nasional.
“Jadi kita over 20 titik,” tuturnya.
Sekprov menyebut, kemungkinan mengurangi permasalahan titik SPPG bisa dilakukan apabila pemerintah pusat berkenan memberi pilihan titik lain.
Sebelumnya diberitakan, kesiapan dalam mendukung pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digenjot oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel).
Hal itu dilakukan dengan mengajukan 92 titik lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Titik yang diajukan Pemprov Sulsel tersebut lebih banyak dibandingkan permintaan pemerintah pusat yang hanya meminta 84 titik.
Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menyatakan, usulan lahan tersebut telah disampaikan usai mengikuti rapat virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Rabu (21/05).
“Total kita ajukan 92 titik lahan dari 84 yang diminta oleh pemerintah pusat. Dari jumlah itu, 48 titik berasal dari Pemprov Sulsel dan 44 titik dari pemerintah kabupaten/kota,” tukasnya
Ia menekankan, jumlah lahan yang diajukan telah melebihi target pemerintah pusat. Dengan begitu, kesiapan Sulsel untuk mendukung program strategis nasional ini telah mencapai 100 persen.
Walau begitu, 92 lahan yang diusulkan masih harus melalui proses verifikasi pemerintah pusat terkait sejumlah syarat teknis, misalnya luas minimal lahan 800 meter persegi, lokasi yang menjangkau minimal 3 ribu anak sekolah, serta waktu pengantaran makanan bergizi maksimal 20 sampai dengan 30 menit dari titik SPPG ke sekolah-sekolah di sekitarnya.
“Setiap SPPG nantinya harus bisa mengantarkan makanan ke sekolah dalam waktu sekitar 30 menit. Ini perlu jadi perhatian karena kondisi jalan di tiap daerah berbeda. Di kota bisa saja pengantaran terlambat karena macet,” paparnya.
Jufri Rahman berharap dalam proses verifikasi, seluruh 92 titik yang diajukan oleh Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat.
