5 hours ago
5
Foto ilustrasi siswa sekolah. / Foto dibuat oleh AI Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sosial P3A) Gunungkidul mencatat ada 77 anak yang berminat menjadi siswa di sekolah rakyat. Adapun tahapan seleksi sudah dilalui semua dan hingga sekarang tinggal menunggu pengumuman para siswa yang diterima.
Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Gunungkidul, Herjun Pangariwibowo mengatakan, pendaftaran sekolah rakyat di DIY sudah ditutup 30 April 2025 lalu. Pendaftaran dibuka di Balai Terpadu dr. Soeharso di Kalurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, dengan kuota 100 siswa. Adapun lokasi kedua berada di Kabupaten Sleman, tepatnya di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) DIY di Kalurahan Tamanmartani, Kalasan dengan kuota 50 anak.
BACA JUGA: Gunakan APBD, Sejumlah SMP dan SD di Kulonprogo Direnovasi Tahun Ini
Hingga pendaftaran ditutup ada 77 anak yang mendaftar di sekolah yang digagas oleh Kementerian Sosial ini. Rinciannya sebanyak 12 anak mendaftar di Balai Terpadu dr. Soeharso dan 55 anak mendaftar di BBPPKS DIY.
“Tinggal menunggu penggumuman siapa yang diterima. Keputusannya akan ditetapkan oleh Pemerintah DIY,” kata Herjun, Selasa (13/5/2025).
Dia menjelaskan, setelah pendaftaran ditutup dilaksanakan penelitian administrasi terhadap berkas yang dimasukan calon siswa. Selanjutnya, juga sudah dilaksanakan tahap seleksi wawancara pada 6 Mei 2025 lalu.
Selain itu, juga dilakukan kunjungan ke rumah calon siswa di sekolah rakyat oleh tim seleksi. Kegiatan kunjungan sudah terlaksana pada 7 Mei 2025.
“Sekarang tinggal menunggu pengumuman siapa yang diterima. Mudah-mudahan banyak siswa asal Gunungkidul bisa masuk ke sekolah rakyat,” katanya.
Program ini diharapkan menjadi solusi strategis dalam memutus rantai kemiskinan struktural melalui jalur Pendidikan. “Sekolah rakyat merupakan upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan menengah bagi keluarga miskin,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan, sudah ada rapat koordinasi guna membahas kelanjutan pembangunan sekolah rakyat. Meski demikian, untuk realisasinya, pemkab kesulitan menyediakan lahan seluas 5-10 hektare sesuai dengan ketentuan dari Kementerian.
“Kami tidak punya lahan seluas yang dibutuhkan untuk membangun sekolah rakyat,” kata Sri Suhartanta.
BACA JUGA: Libur Panjang Waisak Beri Berkah ke Destinasi dan Desa Wisata di Kulonprogo
Kendati demikian, ia mengakui tetap ada upaya agar sekolah ini bisa dibangun di Kabupaten Gunungkidul. Salah satu opsi yang dilakukan dengan mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar pembangunanya memanfaatkan bekas sekolahan yang terdampak regrouping.
“Banyak sekolah yang digabungkan sehingga bekas gedungnya tidak terpakai. Ini yang sedang coba kami usulkan agar bisa dimanfaatkan untuk sekolah rakyat,” kata mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
