1 day ago
14
Harianjogja.com, SOLO—Tingginya angka pengguran terbuka di Kota Solo perlu penanganan bersama termasuk melibatkan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Pasalnya di Kota Solo sekitar 5 orang dari 100 orang penduduk tidak memiliki pekerjaan.
Wali Kota Solo, Respati Ardi, mengajak OKP sinergi dengan Pemerintahan Kota, salah satunya menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), TPT di Kota Solo saat ini mencapai 4,61%. Angka ini menunjukkan setiap 100 warga Solo, sekitar 4 hingga 5 orang tidak memiliki pekerjaan. Jik dibuat perbandingan maka 1:20. Persentase ini mengalami kenaikan tipis sebesar 0,03 poin persen dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 4,58%.
BACA JUGA: Wamenaker Sebut Angka Pengangguran RI 7,48 Juta
Respati Ardi menegaskan bahwa TPT masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus segera ditangani. Ia berharap OKP dapat turut serta secara konkret dalam upaya menekan angka pengangguran.
“Saya pengen fokusnya di Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), karena ini tantangan bersama, PR kita bersama,” ujar Respati saat ditemui Espos selepas menghadiri Musda DPD KNPI Solo di Gedung Sekretariat Bersama Kota Solo, Sabtu (31/5/2025).
Menurutnya menekan angka TPT menjadi sangat krusial, terutama dalam menyambut bonus demografi yang tengah dialami Indonesia, di mana jumlah usia produktif sangat melimpah. “Pada 2030 ada bonus demografi sehingga warga Solo bisa mendapatkan pekerjaan yang layak,” tambahnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, skema penyaluran hibah akan ada penyesuaian mulai 2026. Koordinasi terkait hibah organisasi akan dialihkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), tidak lagi berada di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
“Bappeda harus lebih aktif kepada organisasi-organisasi yang membawa visi dan misi masing-masing, nanti Bappeda yang turun,” jelas Respati.
Lebih lanjut, Respati menjelaskan format hibah ke depan akan berbasis kerja sama langsung dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, bukan lagi dana yang dikelola secara mandiri oleh organisasi penerima.
BACA JUGA: Per Februari 2025, BPS Sebut Angka pengangguran di Indonesia Naik 83 Ribu Orang
“Jadi semua hibah wali kota nanti ke depan itu formatnya baru. Justru formatnya adalah kerja sama dengan OPD langsung, bukan hibah yang dikelola [oleh organisasi itu] sendiri. Ini berlaku untuk semua organisasi ke depan,” tegasnya.
Respati mengatakan di tahun pertamanya menjabat, ia masih mengikuti program dan penganggaran dari pemerintahan sebelumnya. Sehingga perubahan tersebut bakal dimulai tahun depan.
“Makanya ini saya di tahun pertama karena masih banyak penganggaran dan program dari pemerintah sebelumnya, jadi saya masih mengikuti. Tapi nanti di 2026 insyaallah akan banyak berubah,” ungkapnya.
Nantinya, Bappeda akan melakukan sosialisasi kepada organisasi-organisasi mengenai indikator-indikator program yang akan dibuka dan menjadi target Pemkot. Dengan demikian, OKP dan ormas lainnya dapat memilih program yang selaras dengan ideologi organisasi masing-masing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Solopos.com
