Sultan Terbitkan Ingub, Daycare Nakal di DIY Terancam Tutup

Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menerbitkan instruksi gubernur (Ingub) untuk memperketat pengawasan tempat penitipan anak (daycare) di seluruh wilayah DIY. Kebijakan ini muncul setelah kasus kekerasan di daycare ilegal mencuat dan memicu perhatian publik.

Instruksi bernomor B/400.2.4/1954/D18 yang diteken pada 30 April 2026 tersebut memuat 12 poin penting, mulai dari pendataan hingga sanksi tegas berupa penutupan permanen. Seluruh kepala daerah diminta segera menindaklanjuti aturan ini.

Langkah pertama yang diwajibkan adalah inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh daycare. Pendataan mencakup status perizinan, lokasi, daya tampung, jumlah pengasuh, jumlah anak, hingga kelayakan sarana dan layanan. Seluruh data ini harus masuk dalam basis data terpadu layanan anak DIY.

Standar Ketat dan Larangan Kekerasan

Ingub juga menetapkan standar minimum yang wajib dipenuhi setiap daycare. Di antaranya, transparansi layanan, rasio pengasuh sesuai usia anak, serta kewajiban pengasuh memiliki sertifikasi PAUD.

Yang paling krusial, seluruh bentuk kekerasan fisik maupun verbal dilarang keras. Pemerintah daerah juga diminta mendampingi daycare yang belum berizin agar segera mengurus legalitasnya.

Pengawasan hingga Sanksi Tegas

Pengawasan akan dilakukan secara intensif melalui tim lintas sektor yang melakukan inspeksi berkala maupun insidentil. Jika ditemukan pelanggaran, koordinasi dengan aparat penegak hukum akan langsung dilakukan.

Sanksi yang disiapkan tidak main-main, mulai dari teguran, penghentian sementara, hingga penutupan permanen. Daycare tanpa izin juga menjadi prioritas penindakan.

Libatkan Warga dan Sistem Pengaduan

Instruksi ini juga mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan, termasuk melalui peran RT/RW, pemerintah kalurahan, hingga kelompok Jaga Warga.

Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan kanal pengaduan seperti hotline atau WhatsApp yang mudah diakses masyarakat, serta membangun sistem respons cepat lintas instansi.

Wajib Lapor Berkala

Setiap kepala daerah diwajibkan melaporkan pelaksanaan instruksi kepada DP3AP2 DIY paling lambat 15 hari sejak aturan berlaku. Selanjutnya, laporan berkala harus disampaikan setiap tiga bulan.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemda DIY serius memastikan keamanan anak di lingkungan daycare. Bagi orang tua, kebijakan ini diharapkan memberi rasa aman lebih saat menitipkan anak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.