Prabowo Minta Seluruh Warga Punya Rekening Perbankan, Perkuat Inklusi Keuangan

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026. /BPMI-Setpres.

Harianjogja.com, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Arahan tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama jajaran pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan tersebut turut mengacu pada hasil survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kepemilikan rekening masyarakat Indonesia.

Menurut Airlangga, tingkat inklusi keuangan Indonesia berdasarkan survei tersebut telah mencapai 93,62 persen. Sementara itu, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 63,57 persen.

“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada keluarga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS Itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan Itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga sebagaimana dilansir di laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (8/9/2026).

Prabowo Minta Masyarakat Punya Rekening

Airlangga menilai capaian inklusi dan literasi keuangan tersebut relatif baik apabila dibandingkan dengan standar yang digunakan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Ia mengatakan pemerintah tetap akan mendorong peningkatan capaian tersebut agar akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas dan pemahaman mengenai produk serta layanan keuangan terus meningkat.

“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” katanya.

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo kemudian memberikan arahan agar penduduk Indonesia memiliki rekening perbankan. Pemerintah selanjutnya akan menyiapkan rekening bagi masyarakat dengan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Arahan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap sistem keuangan formal. Dengan kepemilikan rekening, masyarakat nantinya dapat lebih mudah menerima maupun menggunakan berbagai layanan dan program pemerintah yang disalurkan melalui sistem perbankan.

“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya,” jelas Airlangga.

Data Dukcapil Dipadankan dengan Sistem Bank Indonesia

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data tersebut nantinya dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran.

Pemadanan data tersebut menjadi bagian penting dalam rencana penyediaan rekening bagi masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan infrastruktur pembayaran digital agar rekening yang tersedia dapat terhubung dengan ekosistem pembayaran yang lebih luas.

Selain itu, QRIS akan digunakan sebagai bagian dari gateway system dalam penguatan sistem pembayaran. Penggunaan QRIS diharapkan dapat memperluas pemanfaatan layanan keuangan digital di tengah masyarakat.

QRIS Didorong Perkuat Inklusi Keuangan

Airlangga mengatakan penguatan sistem pembayaran digital melalui QRIS juga diarahkan untuk meningkatkan literasi sekaligus inklusi keuangan masyarakat.

“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” tutur Airlangga.

Dengan skema tersebut, pemerintah tidak hanya menargetkan peningkatan jumlah masyarakat yang mempunyai rekening. Sistem yang disiapkan juga diarahkan untuk membangun keterhubungan antara data kependudukan, rekening perbankan, dan sistem pembayaran digital.

Langkah tersebut diharapkan dapat membuat akses terhadap layanan keuangan menjadi semakin luas. Pemerintah juga menargetkan capaian inklusi dan literasi keuangan nasional dapat meningkat lebih tinggi dibandingkan capaian saat ini.

Arahan Presiden Prabowo mengenai kepemilikan rekening sekaligus memperlihatkan upaya pemerintah memperluas partisipasi masyarakat dalam ekosistem keuangan formal. BRI dan BSI akan dipersiapkan untuk mendukung penyediaan rekening, sedangkan data Dukcapil serta sistem Bank Indonesia menjadi bagian dari infrastruktur pendukungnya.

Pada tahap berikutnya, rekening yang disiapkan tersebut juga akan menjadi sarana penyaluran berbagai program pemerintah kepada warga negara. Penggunaan QRIS sebagai gateway system diharapkan turut memperkuat konektivitas pembayaran digital dan memperluas manfaat inklusi keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.