Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2 di Kota Jogja Dimulai

JOGJA – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yang melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar acara Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 yang bertempat di Grha Pandawaa Balaikota Yogyakarta, Selasa (27/5/2025)

Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Yogykarta Dr. (H.C.) dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta Sri Darmadi Sudibyo, Kepala BPKAD Kota Yogyakarta Raden Roro Andarini, S.E., M.Si, Direktur Umum Bank BPD DIY Hudan Mulyawan yang didampingi oleh Pemimpin Cabang Senopati Gunawan Hasri Baskoro, Bapak / Ibu Wajib Pajak PBB-P2, ASN Kota Yogyakarta serta tokoh masyarakat.

BACA JUGA: Kontingen Atlet dari Kota Jogja Meraih Juara Umum POPDA DIY Tahun 2025

Wali Kota Yogyakrta Dr. (H.C.) dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam sambutanya
menyampaikan “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atau PBB-P2 bukan hanya sekadar kewajiban administratif. Lebih dari itu, PBB-P2 adalah salah satu tulang punggung pembangunan Kota Yogyakarta. Dari jalan, taman, layanan kesehatan, hingga.pendidikan, semuanya tak lepas dari kontribusi pajak yang Bapak dan Ibu bayarkan,".

"Acara ini diselenggarakan dalam rangka menumbuhkan kesadaran kolektif, bahwa pembayaran pajak bukan semata-mata kewajiban, tetapi bentuk nyata kontribusi kita dalam membangun Kota Jogja," ungkap Hasto.

Bagi wajib pajak yang hari ini hadir dalam Acara Pekan Panutan PBB-P2 akan mendapatkan insentif berupa potongan 5% bagi dan mendapatkan kesempatan undian doorprize menarik dengan grand prize berupa Sepeda Listrik. Langkah ini merupakan bentuk pendekatan kreatif
yang mendekatkan layanan pemerintah dengan masyarakat, menjadikan pajak bukan sebagai beban, melainkan bagian dari semangat gotong-royong dan wujud rasa memiliki / handarbeni membangun Yogyakarta.

Terdapat 10 loket pembayaran oleh Bank BPD DIY, 1 unit mobil ATM Bank BPD DIY dan 10 Loket Laku Pandai. Adapun pembayaran pajak dapat dilakukan diantara melalui Mobile Banking Bank BPD DIY. Semua fasilitas ini bertujuan untuk menjamin kelancaran proses pembayaran PBB dan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi Target penerimaan PBB-P2 tahun 2025 sebesar sebesar Rp130 miliar.

Bank Indonesia senantiasa mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di sektor layanan publik melalui pengembangan dan optimalisasi Sistem Pembayaran melalui QRIS yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Elektronifikasi sistem pembayaran menimbulkan dampak positif terhadap realisasi pajak, retribusi, serta belanja daerah. Hal ini disampaikan oleh Sri Darmadi Sudibyo selaku Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Yogyakarta (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News