8 hours ago
4
KLIKPOSITIF – Menjelang 100 hari kerja, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) kembali melakukan advokasi kebijakan program CSR perusahaan dengan menggandeng perusahaan dan perbankan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Bupati Pasbar, Yulianto mengatakan saat ini angka kemiskinan di Pasbar mencapai 7,0 persen atau sekitar 34.600 jiwa, kemiskinan ekstrem 0,70% (3.410 jiwa), dan prevalensi stunting 26,6% atau sekitar 4.574 balita.
Kegiatan advokasi program CSR ini digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Pasbar, Rabu (18/6). Dalam kegiatan tersebut hadir Wakil Bupati M. Ihpan, Pj Sekda Doddy San Ismail, Ketua TP PKK Ny. Sifrowati Yulianto, sejumlah kepala OPD, perwakilan perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit, perbankan, PLN, dan BPN.
“Data tersebut juga menunjukkan masih banyak rumah tidak layak huni, akses air bersih dan sanitasi tidak memadai, serta keluarga yang masih menggunakan kayu bakar dan minyak tanah untuk memasak” ujar Yulianto.
Selain itu, berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari Keputusan Menko PMK RI, dari total 36.040 kepala keluarga, tercatat 3.435 rumah tidak layak huni 13.226 kepala keluarga tidak memiliki jamban layak. Kemudian, 17.329 belum memiliki akses air minum layak, 544 tidak memiliki penerangan listrik PLN, dan 5.936 masih menggunakan kayu bakar atau minyak tanah untuk memasak.
“Sebanyak 202 balita stunting tercatat berasal dari keluarga miskin, berdasarkan data hasil penyandingan e-PPGBM Dinas Kesehatan dengan P3KE Kemenko PMK RI. Kecamatan Pasaman menjadi wilayah dengan jumlah balita stunting tertinggi, yakni 36 anak, disusul Koto Balingka sebanyak 34 anak, dan Sungai Aur sebanyak 29 anak” jelasnya.
Dikatakannya, isu kemiskinan, stunting, dan kemiskinan ekstrem merupakan isu lintas sektor. Dibutuhkan kerja kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat untuk mencapai target nasional.
Apresiasi terhadap kontribusi sejumlah perusahaan, khususnya PT Agrowiratama yang telah mendukung program pemerintah. Tahun ini, Pemkab Pasbar menargetkan lebih banyak perusahaan ikut berperan aktif melalui dana CSR.
Bupati Yulianto juga mendorong penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan persoalan lintas sektor yang membutuhkan kolaborasi cerdas antar pemangku kepentingan. Pemerintah, akademisi, media, masyarakat, dan dunia usaha diharapkan turut mengambil peran aktif dalam mendukung pencapaian target nasional.
Ia juga menekankan pentingnya penajaman isu-isu prioritas agar program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dengan program dan kegiatan yang terbatas. Keterpaduan dan keterbukaan data menjadi kunci dalam menjalankan intervensi yang terarah dan konvergen.
Oleh karena itu, pelaku usaha seperti perbankan, pabrik kelapa sawit, dan perusahaan perkebunan di Pasbar diharapkan dapat mengarahkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ke sasaran yang super prioritas dan membutuhkan.**
