Wakil Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham (Dok: Sinta KabarMakassar).KabarMakassar.com – Wakil Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham angkat bicara terkait polemik dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi milik Oesman Sapta Odang (OSO) oleh Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar.
Hal tersebut disampaikan usai menghadiri Buka Puasa Bersama IKA UIN Alauddin Makassar di Sultan Alauddin Hotel & Convention Makassar, Jumat (27/02).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menegaskan bahwa kehadiran Menteri Agama dalam agenda tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, apalagi gratifikasi.
Menurut Idrus, posisi Nasaruddin saat itu jelas sebagai pejabat negara yang memenuhi undangan resmi dalam agenda keumatan, termasuk peresmian masjid. Karena itu, ia meminta publik melihat substansi persoalan secara utuh, bukan terjebak pada isu penggunaan jet pribadi.
“Kalau diundang, ya datang. Bagaimana caranya datang, yang penting tidak ada pelanggaran. Jangan ditanggapi semata-mata soal jet pribadi,” tegas Idrus.
Ia menjelaskan, undangan tersebut datang langsung dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dalam rangka penguatan kegiatan keumatan. Dalam konteks itu, penggunaan fasilitas transportasi disebutnya sebagai bagian dari percepatan agenda, bukan bentuk penyimpangan.
“Pak Menteri tidak mungkin berlama-lama karena ada agenda penting lainnya. Dalam rangka akselerasi itu, bisa saja difasilitasi agar cepat. Saya kira tidak ada yang salah,” tegasnya.
Idrus menekankan, yang menjadi ukuran adalah ada atau tidaknya pelanggaran aturan serta penggunaan uang negara. Selama kedua hal itu tidak terjadi, menurutnya tidak ada dasar untuk menyebutnya sebagai gratifikasi.
“Apakah setelah jadi menteri tidak boleh naik pesawat? Boleh saja. Yang penting tidak menggunakan uang negara dan tidak melanggar aturan,” katanya.
Ia juga meminta agar polemik ini tidak dibesar-besarkan tanpa dasar hukum yang jelas. Menurutnya, perdebatan publik seharusnya berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi, bukan pada jenis fasilitas transportasi yang digunakan.
Terkait langkah Nasaruddin yang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan potensi gratifikasi, Idrus menilai hal itu justru menunjukkan sikap terbuka dan kehati-hatian sebagai pejabat publik.
“Datang menjelaskan itu menunjukkan bona fide, niat baik dan ketulusan. Bangsa ini perlu sikap seperti itu,” ucapnya.
Ia menyebut transparansi yang dilakukan Menteri Agama seharusnya dipandang sebagai bentuk edukasi etika politik dan pemerintahan, bukan sebaliknya dijadikan bahan spekulasi.
Idrus pun mengingatkan pentingnya membangun budaya publik yang adil dalam menilai suatu persoalan.
“Kalau tidak ada kesalahan, jangan dicari-cari. Kalau ada kesalahan, ya diselesaikan sesuai aturan. Kita harus mulai dari niat baik dan keikhlasan,” tukasnya.
