Gelar Muswil Perdana di DIY, Eks Pejuang Timor Timur Singgung Perhatian Pemerintah

Harianjogja.com, JOGJA—Forum Komunikasi Pejuang Timor-Timur (FKPTT) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) I Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) DIY di Jogja dengan tema Ayo Sukseskan Program Pemerintah.

Kegiatan ini sekaligus menandai berakhirnya masa kepengurusan periode 2021–2025 dan pemilihan pengurus baru untuk periode 2025–2030.

Ketua Umum DPP FKPTT, Eurico Guterres mengatakan, FKPTT adalah organisasi perjuangan yang mewadahi para eks-pejuang Timor-Timur, termasuk janda, yatim piatu, dan keluarga para pejuang yang gugur 24 tahun lalu. Organisasi ini kini telah hadir di 16 provinsi dan DIY menjadi daerah pertama yang menggelar Muswil.

“Organisasi ini lahir untuk memperjuangkan hak-hak para pejuang yang selama ini belum sepenuhnya diperhatikan. Pemerintah sudah mulai mengakui, ada 18.000 orang yang mendapat penghargaan negara. Tapi perjuangan belum selesai. Kami dorong mereka diakui sebagai anggota Legiun Veteran. Saat ini baru 62 orang ditetapkan,” ujar Eurico, Sabtu (24/5/2025).

Ia menekankan pentingnya peran organisasi untuk menjadi jembatan antara warga eks-Timor-Timur dan pemerintah. FKPTT DIY diharapkan aktif mendata dan menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi warga eks Timor Timur, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga tempat tinggal.

“Kami bukan organisasi yang datang pukul meja. Kami datang dengan data dan solusi. Harus tahu siapa warganya, tinggal di mana, masalahnya apa. Kalau ada anak pejuang putus sekolah, kami perjuangkan beasiswa. Kalau rumahnya tak layak, kami minta difasilitasi," ujarnya.

BACA JUGA: Bisnis Pengelolaan Sampah Ilegal Marak di Bantul, Warga Terganggu Asap dan Bau Menyengat

Dia juga menambahkan, pihaknya mengusulkan agar asrama mahasiswa Timor Timur di Jogja bisa diserahkan ke FKPTT atau direnovasi agar dapat digunakan menampung anak-anak pejuang yang melanjutkan pendidikan di DIY.

FKPTT menyebut meskipun Timor-Timur kini bukan lagi bagian dari Indonesia, sejarah perjuangan para eks Timor Timur harus tetap diakui dan dijaga sebagai bagian dari sejarah nasional yang tidak boleh dilupakan.

Sementara, Ketua DPW FKPTT DIY, Dominggos menyebut Muswil ini sebagai momentum konsolidasi dan peneguhan arah organisasi ke depan. Saat ini, FKPTT DIY mencatat sekitar 700 anggota, tetapi jumlah sesungguhnya diyakini jauh lebih besar.

“Selama 26 tahun, masyarakat ini tercerai-berai. Pendataan masih berjalan. Dari Bantul saja dulunya ada sekitar 700-an orang. Kalau kami identifikasi serius, jumlahnya bisa lebih dari 1.000,” ungkap Dominggos.

Ia juga menyoroti persoalan teknis yang sering dihadapi anggota, seperti pencabutan beasiswa akibat perbedaan data KTP dan domisili, serta diskriminasi terhadap anak-anak ASN, TNI, dan Polri dalam akses bantuan pendidikan karena dianggap tidak miskin.

“Selama ini perhatian pemerintah masih sangat kurang. Kami berharap FKPTT bisa menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyalurkan program sekaligus memperjuangkan hak para pejuang dan keluarganya,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News