Gelar FGD, Pemkab Gunungkidul Pastikan Implementasi JKN Semakin Baik

WONOSARI—Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta menggelar focus group discussion (FGD) terkait implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, ingin mengetahui kondisi terkini secara detail sebagai upaya peningkatan layanan bagi peserta.

Endah menekankan pentingnya sosialisasi hingga ke tingkat kalurahan. Memperhatikan karakteristik masyarakatnya, Endah meyakini sosialisasi tatap muka akan efektif.

“Masyarakat kita menyukai berkumpul dan bertemu satu sama lain, kalau sosialisasinya langsung pasti lebih mengena. Ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Tujuannya masyarakat semakin paham apa yang dijamin dan apa yang tidak dijamin dalam JKN. Nantinya lurah akan membantu untuk memobilisasi warga,” kata Endah saat memimpin FGD di Ruang Rapat Bhumikarta, Kantor Bupati Gunungkidul, Rabu (07/05).

Endah juga menyoroti penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai bukti identitas resmi peserta JKN. Ia meminta semua fasilitas kesehatan untuk berkomitmen penuh menerima NIK saat pendaftaran layanan.

“Termasuk penggunaan NIK ketika masyarakat akan mendaftar berobat. Hal ini harus disampaikan secara masif dan terus-menerus agar masyarakat semakin yakin. Terkadang masyarakat kalau tidak memegang kartu rasanya ragu, inilah yang harus kita ubah. Fasilitas kesehatan juga saya minta berkomitmen penuh dengan ketentuan penggunaan NIK agar masyarakat percaya diri saat akan mendaftar ke FKTP maupun rumah sakit,” tegas Endah.

Ia berharap dalam waktu dekat, OPD terkait dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta segera berkoordinasi lebih lanjut untuk membahas teknis pelaksanaan sosialisasi tersebut.

Di samping sosialisasi, validasi data kepesertaan menjadi fokus selanjutnya dari Endah. Keabsahan data menjadi penting agar setiap data dan anggaran yang dikeluarkan menjadi tepat sasaran.

“Kami telah melaksanakan beberapa langkah untuk menjaga validitas data terutama Penerima Bantuan Iuran (PBI), di antaranya tindak lanjut Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan verifikasi dan validasi data secara periodik,” ungkapnya.

Menurutnya, Program JKN selaras dengan program strategis Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yaitu warga yang sehat. Perlindungan dari JKN yang berkualitas dan beraksesibilitas membuka jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak dasar kesehatan.

Program JKN melalui perlindungan jaminan kesehatan menjadi salah satu daya dukung vital dalam mewujudkan Gunungkidul yang sehat. Melalui FGD, kita bersinergi agar kendala di lapangan, baik teknis maupun administratif, bisa diselesaikan. "Tidak ada warga Gunungkidul yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan,” kata Endah.

Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Yogyakarta, M. Idar Aries Munandar, memberikan apresiasinya atas komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhadap Program JKN. Hal ini diakui dengan dicapainya Universal Health Coverage (UHC) Awards kategori utama pada tahun 2024 lalu.

“Data per 1 Mei 2025 menunjukkan cakupan kepesertaan JKN di wilayah Gunungkidul mencapai 775.381 jiwa dari total penduduk 776.926, atau 99,80%. Dari peserta yang terdaftar, 92,65% dalam kondisi kepesertaan aktif. Artinya, mereka bisa mengakses layanan kesehatan. Capaian ini tertinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta, melebihi kota dan kabupaten lain,” kata Nandar.

Nandar menegaskan, pihaknya berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas layanan bagi peserta JKN di wilayah Gunungkidul. Saat ini BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 9 rumah sakit dan 57 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk memenuhi kebutuhan akses layanan kesehatan.

“Kami akan mengambil beberapa langkah untuk menindaklanjuti hasil FGD hari ini. Kami berharap kolaborasi dan dukungan positif dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan peserta,” kata Nandar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News