Anggota Komisi C DPRD Sulsel, Andi Sugiarti Mangun Karim (Dok: KabarMakassar).KabarMakassar.com — Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan pengecekan terhadap setoran pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) atau PT SCI.
Permintaan itu muncul setelah adanya laporan pendapatan perusahaan yang dinilai perlu diverifikasi lebih lanjut.
Anggota Komisi C DPRD Sulsel, Andi Sugiarti Mangun Karim, mengatakan masih ada sejumlah hal yang membutuhkan penjelasan dari manajemen PT SCI, khususnya terkait pencatatan pendapatan yang seharusnya masuk dalam laporan Bapenda.
“Bagi saya masih membutuhkan beberapa penjelasan. Tabé, saya murid baru di sini Pak, saya paling muda di sini. Jadi masih belum begitu memahami pergerakan atau kinerja teman-teman di SCI, termasuk beberapa kebijakan baru yang dijalankan,” kata Andi Sugiarti, Minggu (08/03).
Ia menjelaskan, berdasarkan penyampaian direksi, PT SCI disebut telah membukukan pendapatan sebesar Rp7,768 miliar hingga tahun 2025. Namun, jika mengacu pada periode pencatatan sebelumnya, terdapat sekitar Rp6,368 miliar yang semestinya sudah masuk dalam laporan Bapenda.
“Ini catatan bagi Bapenda, tolong di-crosscheck dan laporkan ke Komisi C. Selama 2020 sampai 2024 harusnya ini sudah dibukukan. Pak Direktur tadi menyampaikan bahwa 2025 baru disetorkan, berarti yang seharusnya tercatat di sana sekitar Rp6,3 miliar,” ujarnya.
Selain soal pencatatan pendapatan, Andi Sugiarti juga menyoroti banyaknya bidang usaha yang dikelola PT SCI. Menurutnya, pengelolaan yang terlalu luas berpotensi membuat perusahaan kesulitan fokus dalam meningkatkan kinerja.
“Kalau terlalu banyak yang diurus tentu butuh sumber daya dan fokus yang besar. Seharusnya ini menjadi korporasi besar dengan beberapa perusahaan yang masing-masing fokus pada bidangnya,” jelasnya.
Ia juga mencermati perbandingan kinerja pendapatan perusahaan antara 2024 dan 2025 yang sebagian besar justru mengalami penurunan.
“Dari semua laporan yang ada, hanya dua poin yang meningkat. Selebihnya rata-rata turun,” katanya.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah lonjakan pendapatan dari sektor outsourcing yang meningkat signifikan dari sekitar Rp1 miliar menjadi Rp11 miliar.
“Ini tentu menjadi surprise. Dari Rp1 miliar naik menjadi Rp11 miliar, berarti ada peningkatan sekitar Rp10,3 miliar dalam satu tahun anggaran. Ini luar biasa dan kami ingin tahu sebenarnya apa yang dikerjakan sehingga bisa meningkat sebesar itu,” ujarnya.
Selain itu, Komisi C juga meminta penjelasan terkait pos “pendapatan usaha lainnya” yang disebut meningkat hingga sekitar Rp1,4 miliar.
“Sayangnya kami belum tahu apa saja yang masuk dalam kategori pendapatan lainnya itu. Tolong diberikan catatan rinci agar kami bisa memahami sumber peningkatannya,” katanya.
Politisi PPP itu, turut menyinggung salah satu unit usaha PT SCI, yakni Lego-Lego, yang sebelumnya disebut pernah mengalami kendala operasional namun masih mampu mencatat pendapatan hingga Rp7 miliar pada 2024.
Ia meminta manajemen memastikan keberlanjutan unit usaha tersebut serta menjelaskan rencana operasionalnya ke depan.
“Kalau memang masih dilanjutkan karena dianggap positif, tentu perlu dijelaskan juga bagaimana strategi pengelolaannya ke depan,” tukasnya.
