Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti (dok. Syamsi/KabarMakassar)KabarMakassar.com — Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya pemanfaatan data statistik untuk mendukung kebijakan pembangunan di daerah. Data yang dihasilkan BPS dinilai dapat menjadi rujukan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam merumuskan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Menurut Amalia, BPS menghasilkan berbagai jenis data statistik yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Data tersebut tidak hanya berkaitan dengan indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, tetapi juga mencakup berbagai data sosial ekonomi lainnya.
“Jadi banyak sekali data dari BPS yang bisa dimanfaatkan untuk pemerintah provinsi maupun untuk kabupaten kota,” katanya, ditemui usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemprov Sulsel, Jumat (13/03).
Ia menjelaskan bahwa data yang dihasilkan BPS sangat beragam dan dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek pembangunan. Beberapa indikator yang selama ini menjadi perhatian pemerintah antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, hingga tingkat pengangguran.
Selain itu, terdapat pula berbagai data lain yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah data DTSEN yang dapat menjadi acuan dalam menyusun program pembangunan.
“BPS ini menghasilkan statistik yang sangat banyak, tidak hanya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, IPM, dan juga penangguran, tetapi ada data-data seperti DTSEN yang bisa dimanfaatkan untuk kebijakan yang lebih tepat sasaran,” ucapnya.
Amalia juga menyoroti pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dinilai akan menjadi momentum penting bagi pemerintah dan masyarakat. Melalui sensus tersebut, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi perekonomian nasional.
“Nanti hasil sensus ekonomi 2026 juga akan menjadi momentum emas untuk semua kepala daerah dan juga pemerintah pusat dan kita semua untuk mengetahui struktur ekonomi Indonesia yang sesungguhnya, yang sebenarnya,” katanya.
Ia mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan oleh BPS. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menghasilkan data yang akurat dan berkualitas.
Menurut Amalia, masyarakat diharapkan dapat menerima petugas sensus yang datang untuk melakukan pendataan. Ia menegaskan bahwa petugas sensus yang turun ke lapangan merupakan petugas resmi yang ditugaskan oleh BPS.
“Kalau petugas sensus nanti datang, jangan ditolak. Karena itu adalah petugas resmi kami,” harapnya.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya saat proses wawancara dilakukan. Kejujuran responden dinilai sangat penting dalam menghasilkan data statistik yang akurat.
Menurutnya, jawaban yang benar dari masyarakat akan menjadi modal utama dalam menghasilkan data yang berkualitas. Data yang akurat tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan.
“”Kalau nanti ditanya, diwawancara, jawablah dengan jawaban yang benar, dengan jawaban yang jujur karena jawaban yang benar dan jujur itu adalah menjadi modal untuk kita bisa menghadirkan data yang berkualitas,” jelasnya.
Amalia menambahkan keberhasilan sensus ekonomi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan tersebut.
Ia menilai partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi juga merupakan bentuk kontribusi nyata sebagai warga negara dalam mendukung pembangunan nasional. Data yang dihasilkan dari sensus tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat.
“Mari kita bersama-sama sukseskan sensus ekonomi sebagai legasi dan keberhasilan kita semua. Sebagai warga negara Indonesia, sebagai bukti cinta kita kepada bangsa Indonesia, dan menghadirkan data yang lebih sempurna,” pungkasnya.
