BGN Beberkan Alasan Libatkan TNI dan Polri di Program MBG

Harianjogja.com, JAKARTA— Pengerahan aparat hingga pelaku usaha dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di awal pelaksanaan akhirnya terungkap. Langkah tersebut diambil untuk mempercepat pembangunan ribuan dapur layanan gizi di seluruh Indonesia.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut percepatan menjadi alasan utama, karena pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak memungkinkan dilakukan sepenuhnya melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang memakan waktu lama.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan pada tahap awal program, pemerintah membutuhkan dukungan jaringan yang sudah siap bergerak di lapangan.

Pada 2025 BGN tidak yakin apakah program MBG didukung masyarakat atau tidak, sehingga direncanakan saja dibangun menggunakan APBN sebanyak 1.542 SPPG terdiri atas 514 kabupaten/kota, setiap kabupaten/kota ada 3 SPPG.

"Nah, yang diperintahkan [untuk membangun SPPG dalam rangka percepatan] itu Polri 1.000, TNI 1.000, Kadin 1.000, jadi perintah waktu itu,” ujar Sony dalam acara di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, keputusan melibatkan Polri, TNI, dan Kadin tidak lepas dari instruksi percepatan dari Presiden Prabowo Subianto. Ketiga pihak tersebut dinilai memiliki struktur dan sumber daya yang siap menjangkau seluruh wilayah.

Dengan skema itu, pembangunan SPPG dapat berjalan lebih cepat dibandingkan harus menunggu proses lelang yang panjang. Hal ini menjadi kunci untuk mengejar target layanan gizi bagi masyarakat.

Sony menyebut, target awal pada 2025 adalah membangun 5.000 SPPG yang mampu melayani sekitar 15 juta penerima manfaat. Namun, percepatan yang dilakukan justru melampaui rencana.

“Itu pemberdayaan masyarakat, inilah cerdasnya pemerintah, karena apabila 26.663 SPPG yang dibangun menggunakan proses pengadaan barang dan jasa [PBJ], berapa ratus kelompok kerja [pokja] yang harus dibangun? Berapa hari itu proses PBJ-nya untuk menentukan satu pemenang jasa? Alhamdulillah, maka dengan mekanisme ini, 26.663 sudah terbangun, bahkan semalam saya lihat sudah lebih dari 27 ribu terbangun,” paparnya.

Hingga kini, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 62,35 juta jiwa. Rinciannya terdiri dari 49,64 juta peserta didik dan 12,7 juta non-peserta didik.

Di sisi lain, program ini juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal. BGN mencatat ada 116.465 pemasok yang terlibat dalam penyediaan bahan kebutuhan SPPG.

“Sekarang, MBG telah memberdayakan masyarakat dari supplier-supplier (pemasok) yang mengirim bahan-bahan kebutuhan SPPG sebanyak 116.465 supplier,” tutur Sony.

Pemasok tersebut berasal dari berbagai sektor, mulai dari koperasi, BUMDes, UMKM, hingga pelaku usaha lainnya. Dalam operasionalnya, setiap SPPG juga melibatkan ekosistem ekonomi lokal seperti pasar tradisional.

“Saat ini ada 116.465 pemasok, terdiri dari koperasi [11.430], BUMDes [1.180], UMKM [48.000], pemasok lain [54.000],” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara